Trend Sistem Informasi/Teknologi Informasi dalam Bidang Politik

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, faximille, komputer dan sebagainya. Tidak heran di era millennium ini Teknologi sangat berpengaruh besar pada berbagai bidang dalam mengolah semua pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan ataupun pendidikan. Bisa kita lihat bahwa Teknologi Informasi telah mencakup segala bidang termasuk Politik atau Pemerintahan.

TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

   · Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.

   · Teknologi Komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.

Secara khusus, tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan komunikasi adalah:

   · Menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.

     · Memotivasi kemampuan kita agar bia beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK, sehingga bias melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri.

     · Mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

   · Mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK, sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganiasi informasi, dan terbiasa bekerjasama.

     · Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif dan bertanggung jawab dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari.

Berikut ini adalah salah satu trend Teknologi Informasi dalam bidang Politik:

   

Lingkungan Kerja Digital

Tenaga kerja pemerintah semakin diisi dengan karyawan “melek digital”, dari pekerja garis depan hingga eksekutif tingkat atas. Lingkungan kerja digital adalah strategi bisnis untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan kelincahan melalui lingkungan kerja yang lebih berfokus pada layanan publik. Tempat kerja digital mempromosikan gaya kerja kolaboratif; mendukung desentralisasi, lingkungan kerja mobile; dan merangkul pilihan masing-masing karyawan terhadap teknologi.

Keterlibatan Warga Melalui Banyak Saluran

Dalam memberikan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat, pemerintahan memerlukan pendekatan holistik sebagai berikut:
(i) menggunakan data untuk menampung dan memahami kebutuhan serta keinginan warga;
(ii) memanfaatkan sosial media secara efektif untuk berkomunikasi secara aktif kepada warga;
(iii) memungkinkan warga negara untuk terlibat pada pengambilan keputusan terhadap proyek yang akan diadakan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk meminimalkan kolusi antara pemerintahan dengan dewan wakil rakyat;
(iv) memahami saluran keterlibatan yang disukai oleh warga;
mendukung kelancaran transisi antar saluran;
(v) dan akhirnya memberikan satu set atau lebih untuk berinteraksi dengan warga.
Mengadopsi strategi manajemen informasi yang berfokus pada keterlibatan warga dapat memberikan manfaat terukur.

Data Terbuka

Memberikan akses data pemerintah baik secara default maupun dengan rekomendasi tertentu merupakan kebijakan pemerintahan strategi dan praktek manajemen informasi yang baik. Akses data pemerintahan dapat dilakukan baik melaui API maupun melalui publikasi resmi. Tambahan dari editor: Contohnya seperti pengadaan lelang proyek pengadaan di pemerintahan yang dilakukan oleh LPSE Indonesia. LPSE dapat memberikan penjabaran lebih mengenai lelang yang diadakan. Saat ini informasi dari LPSE mengenai proyek pengadaan di pemerintahan masih sangat minim, hanya menjelaskan “sampul judul lelang” saja. Harusnya LPSE dapat lebih terbuka lelang tersebut berisi pengadaan apa saja, sehingga publik dapat menilai proyek tersebut layak atau tidak layak. Dan seharusnya publik diberikan fasilitas untuk “Voting Proyek Pemerintah” dan memberikan komen sanggahan yang di moderasi oleh beberapa warga yang ditunjuk sebagai moderator.

Identitas Elektronik

Karena pemerintah menjadi lebih digital, identitas digital diperlukan untuk menjadi lebih handal dalam melayani semua transaksi digital. Identitas elektronik (e-ID) merujuk ke sebuah set yang diatur oleh proses dan teknologi yang dikelola oleh pemerintah untuk memberikan domain yang aman. Sehingga memungkinkan warga untuk mengakses sumber daya atau layanan inti pemerintahan. Sebab, dalam era digital pemerintah membutuhkan otentikasi dan pemeriksaan identitas secara online. Karena metode verifikasi langsung akan segera usang dalam hal menawarkan warga terhadap akses terintegrasi untuk sumber daya dan jasa. Pendekatan ini harus dapat mengaitkan setiap warga negara dengan satu identitas unik yang terintegrasi dalam batas-batas apa yang dapat diterima secara budaya dan diperbolehkan secara hukum. Tambahan dari editor: Satu identitas elektronik untuk tiap warga seharusnya dapat digunakan untuk segala urusan kependudukan dan perizinan serta perpajakan. Terlebih lagi kartu tersebut dapt terhubung ke suatu sistem pembayaran secara nasional, maka akan lebih bermanfaat lagi.

Analisa Terhadap Semua Jenis Data

Analytics adalah teknik pengumpulan dan analisis data untuk memberikan wawasan yang dapat membimbing tindakan untuk meningkatkan efisiensi organisasi atau efektivitas program. Penggunaan analisis meresap pada semua tahap kegiatan usaha dan pelayanan – analisis di mana-mana – memungkinkan mengarahkan instansi pemerintahan bergeser dari pelaporan dashboard indikator ke proses bisnis otonom dan intelijen bisnis (BI). Ini merupakan kemampuan yang membantu manusia untuk membuat konteks keputusan lebih baik dengan dasar data secara real time. Tambahan editor : Data yang dianalisa akan beragam jenis untuk seluruh sektor pemerintahan. Tujuan Analytics everywhere pada sektor pemerintahan adalah untuk mendapatkan visibilitas terhadap suatu kondisi terkini. Sehingga pihak yang terkait dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal pro-aktif. Apalagi televisi sering mengundang pejabat pemerintahan untuk dimintai penjelasan. Bahwa, pihak televisi memiliki pusat penelitian sendiri, sudah pemerintah mulai melakukan analisa terhadap seluruh sektor secara terbuka. Pembuatan analisa tersebut dapat di lakukan secara otomatis dengan menetapkan konfigurasi terlebih dahulu.

Mesin Pintar

Dalam prakteknya, mesin pintar adalah kombinasi berbagai teknologi digital yang dapat melakukan seluruh pekerjaan walaupun tadinya kita pikir perlu orang untuk mengerjakan. Sementara teknologi berkembang pesat, hal itu sudah termasuk pada jaringan saraf, kendaraan otonom, asisten virtual dan penasihat pintar yang berinteraksi secara cerdas dengan orang-orang dan mesin lainnya. pemimpin IT di pemerintahan harus mengeksplorasi mesin pintar ini. Mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan publik atau sebagai cara untuk memudahkan urusan rutin.

Internet of Things

IoT adalah jaringan benda-benda fisik (fixed atau mobile) yang tertanam teknologi untuk berkomunikasi, memantau, atau berinteraksi dengan beberapa lingkungan. Arsitektur IoT beroperasi dalam suatu ekosistem yang mencakup hal-hal, komunikasi, aplikasi dan analisa data, dan merupakan faktor penting untuk aplikasi bisnis digital di semua industri sektor swasta dan sektor publik. Kasus penggunaan bisnis dan tingkat adopsi oleh instansi pemerintah bervariasi sesuai dengan layanan utama atau misi Program. Tambahan editor: Model urusan pemerintah yang memakai IoT; misalnya, aplikasi Qlue yang di adakan oleh pemprov DKI. Pemantauan banjir yang terintegrasi dengan sistem buka tutup irigasi dan dam merupakan penggunaan IoT sebagai praktek terbaik dalam pencegahan banjir nasional.

Platform Pemerintahan Digital

Pemerintah terus menghadapi tekanan untuk meningkatkan layanan dan menghemat biaya. Platform digital dapat mengurangi pekerjaan dan memfasilitasi desain yang berpusat pada pelayanan publik. Platform ini memberikan layanan seperti pembayaran, manajemen identitas dan verifikasi. Layanan aplikasi dapat digunakan misalnya, SMS dan email. Secara global, pemerintah mengambil pendekatan platform untuk menyederhanakan proses, meningkatkan interaksi warga dan mengurangi pengeluaran. Ini merupakan trend teknologi sistem informasi yang patut di adakan di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.

Arsitektur Software-Defined

Arsitekur Software-defined (SDA / Software Defined Architecture) menyisipkan perantara antara pemohon dan penyedia layanan sehingga layanan dapat berubah lebih dinamis. Ini ibaratnya seperti mengganti ban sementara mobil bergerak, dan ini merupakan salah satu kegunaan DevOps di pemerintahan. Menambahkan lapisan perangkat lunak untuk jaringan abstrak dan virtualisasi, infrastruktur atau keamanan telah terbukti menjadi cara yang berguna bagi pengadaan dan pemanfaat infrastruktur IT. Menerapkan teknik yang sama untuk arsitektur perangkat lunak dapat meningkatkan pengelolaan dan kelincahan aplikasi. Sehingga organisasi pemerintahan dapat menanggapi kebutuhan digital dan IOT. Beberapa organisasi pemerintahan telah mulai menerapkan infrastruktur perancangan software (SDI / Software Defined Infrastructure), namun sebagian besar masih beroperasi di data center tradisional (data center dibawah Tier III). Tambahan editor: sudah saatnya pemerintahan memiliki data center Tier III yang berstandar internasional. Dalam hal ini, pemerintahan dapat menggandeng mitra konsultan sertifikasi data center pemerintahan dalam pencapaian tersebut.

Keamanan Berdasar Risiko

Keamanan cyber terhadap ancaman terus berkembang, tetapi hanya mewakili satu dimensi terhadap ancaman dan risiko. CIO di pemerintahan harus mengadopsi pendekatan kesiagaan terhadap ancaman dan pendekatan keamanan berbasis risiko. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan berdasar informasi tentang risiko secara holistik. Sehingga dapat dimungkinkan untuk alokasi sumber daya secara lebih bijak terhadap; masukan tentang risiko dan dampak pada misi pemerintah, operasi, aset dan orang-orang; dan keterlibatan kepemimpinan senior dalam keputusan berbasis risiko. Tambahan editor: memang tidak semua trend teknologi sistem informasi harus di adopsi, namun faktor keamanan merupakan hal yang tidak bisa di tinggalkan.

Kita dapat melihat bahwa teknologi informasi atau system informasi ini sangat  berpotensi secara signifikan menguntungkan kinerja pemerintah dalam beberapa tahun kedepan tahun ke depan. Analytics di mana-mana, mesin pintar, arsitektur perangkat lunak yang ditetapkan dan keamanan berbasis risiko masing-masing akan memberikan tantangan governance , manajemen sumber daya manusia, dan praktek pembiayaan. Jika pemerintah dapat menyediakan sistem informasi pemerintahan yang strategis dan manfaatnya dapat langsung diperoleh oleh masyarakat, maka pemerintah dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap proyek-proyek pemerintahan. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pembayar pajak terhadap pemerintah dapat terus bertambah. Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan beberapa trend teknologi sistem informasi pemerintahan yang dirasa paling strategis pada tiap-tiap departemen.

Adapun dampak positif dan negatif dari penggunaan media teknologi informasi / system informasi:

Dampak Positif atau keuntungan Teknologi Informasi / Sistem Informasi

    1.      Dalam Demokratisasi

Salah satu tujuan utama dalam penggunaan politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Dengan e-government maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan saja jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Ini membuat masyarakat lebih tanggap dan mendapatkan kemungkinan suaranya didengar secara mudah. Masyarakat yang dapat bercakap-cakap langsung dengan anggota DPR itu juga dapat melakukan review kenapa mereka memilih perwakilan mereka tersebut dan dapat menentukan pilihan untuk wakil mereka di masa depan.

    2.      Dampak ramah lingkungan

Dengan menggunakan teknologi informasi berarti informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Surat menyurat yang mungkin pada awalnya dapat bertumpuk-tumpuk kini cukup dengan menggunakan e-mail sudah dapat dilaksanakan. Dengan demikian penggunaan kertas dapat dikurangi yang berarti penebangan pohon dapat berkurang.

    3.      Cepat, efisien, nyaman

Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien, dan nyaman. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat maka cukup dengan menggunakan e-mail surat dapat sampai dengan segera.

    4.      Politik Internasional

Di bidang politik internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru.

§  Dampak Negatif Teknologi Informasi / Sistem Informasi 

Walaupun penggunaan teknologi informasi dalam politik memberikan benefit yang sangat banyak, namun tetap ada  dampak negatifnya, dalam segi :

    1.      Biaya

Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal.

    2.      Jangkauan akses

Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia.

    3.      Transparansi

Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi.

    4.      Privasi

Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema, di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara namun di sisi yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya.

REFERENSI :

http://nadilarizkyputri.blogspot.com/2017/10/trend-sistem-informasi-teknologi.html